Loading

Download E-procurement Dan Penerapannya Di Kementerian Sekretariat Negara

Pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan e-tendering atau e-purchasing. E-tendering diartikan sebagai mekanisme penyedia barang/jasa secara opening dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada system elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan e-purchasing merupakan mekanisme pembelian barang/jasa melalui system catalog elektronik.

Dalam hal realisasi anggaran pemerintah seringkali dihadapkan pada kasus korupsi karena seperti yang kita ketahui, realisasi anggaran mmbutuhkan dan melibatkan banyak pihak dalam menjalankan program dan kegiatan, ketiga hal ini berada pada tingkat teknis. Oleh sebab itu rawan terjadi penyimpangan.

Pada pertengahan 2008 tercatat 25 instansi yang berhasil menerapkan e-procurement, dapat dihitumg, sekitar 20% dari total belanja barang pemerintah mencapai 350 triliun atau 70 triliun, dapat dihemat karena diterapakannya e-procurement, penerapan e-procurement memudahkan dalam melakukan pertanggungjawaban keuangan karena sistem tersebut mendapat pengakuan dan sertifikasi secara internasional, terbukti dari kementrian keuangan yang sudah menerapkan sisitem tersebut telah menjadi panutan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Indonesia Corruption Watch turut berpartisipasi dan sangat mendukung  mekanisme proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik (e-procurement). Meskipun telah mendapat dukungan, penerapan e-procurement tetap perlu diawasi mengingat semakin banyaknya manusia yang hendak melakukan berbagai penyimpangan, salah satunya  korupsi.Sehubungan dengan hal tersebut, ICW meluncurkan metode pengawasan e-procurement yang dapat digunakan masyarakat dalam  memastikan prosesnya berjalan terbuka dan bertanggungjawabsesuai yang diharapkan. Telah terbukti di enam daerah metode pengawasan e-procurement berjalan dengan baik , metode ini dilakukan dalam bentuk website opentender.net, yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk masyarakat.

E-procurement adalah inisiatifdari pemerintah sejak tahun 2010 dalam mengatasi berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa secara tradisional. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, 77% kasus yang KPK tangani adalah korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

Melalui e-procurement, pengawasan yang dilakukanlebih mudah karena semua rincian terekam. “Artinya, pengawasan dari BPK, inspektorat, kejaksaan, kepolisian, dan KPK, bisa lebih efektif, dan tentunya juga melibatkan masyarakat  untuk membantu proses pengawasan tersebut, mengingat Pengadaan di Indonesiacukup besar,yakni bias mencapai angka 20 sampai 30 ribu per tahun.

Categories: Makalah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *